Yang Tersisa Dari Otonomi Daerah

saya baru saja ikut membantu membaca Perda (peraturan daerah) Lingkungan hidup Prov, kab/kota se-Indonesia. Innalillahi, ternyata banyak yang isinya cuma Copy paste perda daerah lainnya. tidak malu apa? ok masih gapapa kalo substansinya sesuai, ada beberapa yang ga sesuai dengan kondisi daerahnya. bahkan ada yang isinya lebih banyak seperti ini: lebih lanjut diatur dalam ketetapan bupati/walikota, blum lagi banyaknya kesalahan ketik (bayangkan sebuah perda alias undang-undang yang sudah ditandatangan bisa salah ketik?) jadi apa isinya?. memang tidak semua daerah, tapi itu jadi menohok suatu tanda tanya besar. kualitas Perda sebelum otonomi daerah jauh lebih rapi, lebih lengkap, lebih detil, (meskipun tidak diimplementasikan dengan baik). tapi lain hal, begitu bicara retribusi.. semua daerah perdanya lengkap sampe ke titik koma nolnya. semua ditarifin, mo itu retribusi sampah, laboratorium dll, dan hampir tidak ada salah ketik. ya, the power of money..
itulah kelemahan otonomi daerah sekarang.. semua daerah memang cenderung jadi lebih kaya, klo dilihat dari PAD (pendapatan asli daerah) nya saja, dan bupati dgn PAD tinggi akan diberi penghargaan oleh pusat dan media massa sebagai bupati yg sukses.. semua berlomba mencari uang.. tapi apakah kesejahteraan rakyat daerah itu benar2 meningkat? apakah pemerataan benar2 terjadi? apakah lingkungan tidak dieksploitasi lebih parah? itu harus dikaji lagi..
oleh karenanya, mindset bahwa daerah yang sukses otonomi adalah daerah dengan porsi PAD yang tinggi harus diubah (bukan berarti pad tinggi itu jelek) .. tapi daerah yang baik juga adalah daerah dengan IPM tinggi, daerah dengan kualitas lingkungan hidup tinggi, darah dengan penurunan angka kemiskinan tercepat,, banyak daerah yang sudah sanggup mencapai itu semua contoh: jakarta, Sulut, Riau, atau DIY, yang meskipun PADnya kalah dari bbrp daerah lain tetapi IPMnya tetap termasuk terbaik.. tapi sayang lebih banyak lagi daerah yang belum sanggup melakukan itu..
jangan sampai otonomi daerah hanya menciptakan uang tapi tapi juga memanusiakan manusia dan alamnya..

PROTES PADA MENHAN dan Jajarannya..

Sudah sejak lama, saya baca di koran-koran, Menhan, panglima, para kepala staf, anggota DPR-RI mengeluhkan selalu rendahnya anggaran pertahanan dalam APBN, atau mengeluhkan mengenai rendahnya kualitas Alutsista yang dimiliki Indonesia. Ya, itu semua benar dan patut kita prihatinkan. kita juga boleh berbangga ketika beberapa waktu yang lalu PT. PINDAD berhasil memproduksi Panser berkualitas untuk TNI AD, juga pembelian armada Sukhoi dan beberapa Alutsista lainnya dari Rusia (tidak dari AS lagi), yang menunjukkan upaya kuat untuk mencari alternatif terbaik yang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan Alutsista. upaya ini harus didukung.
tapi sayangnya keadaan ini menjadi sangat miris sekali saat saya melintas di jalan-jalan raya di Jakarta ataupun Bandung. Di depan halaman Dephan, berderet mobil mewah Toyota Camry dan sekelasnya milik jajaran eselon I dephan, di jalanan berseliweran mobil-mobil Patwal para Jendral berupa Toyota HARRIER baru yang berharga lebih mahal dari Camry (bayangkan, hanya untuk mobil pengawal saja!). yang menjadi miris ternyata mobil itu dipakai untuk mengawal rombongan ibu-ibu Persit.
Bayangkan saja, para menteri dan level pejabat negara saja hanya menggunakan mobil Camry lama, bahkan pengawalnya pun "hanya" menggunakan Nissan Terano, itupun satu buah dibelakang mobil sang pejabat. sedangkan pejabat TNI dibawah Panglima TNI berkunjung ke Bandung dikawal dengan voojrider dan mobil Patwal mewah . hal ini juga terjadi di daerah.
belum lagi Polisi, untuk mobil patwal vip di salah satu Polda saja menggunakan Lancer Evo VIII keluaran terbaru yang harganya saja setara mobil menteri. ironis sekali..
memang harganya tidak sebanding dengan sebuah panser senilai 30 miliar rupiah, tetapi dimana letak kebutuhannya? apakah tidak cukup sebuah mobil sekelas Jip kecil standar tertentu. atau kalau hanya untuk didalam kota gunakan saja patwal motor. India saja bisa. kalau misalkan mobil itu disumbangkan oleh dealer mobil, apakah layak mobil itu dipakai mengawal berseliweran dijalanan ibukota didepan mata rakyat yang sudah kepanasan, kemacetan dan kesusahan? mana sense of crisis para pejabat Dephan dan TNI / Polri di mata anak buah/ prajurit yang sudah kepayahan makan gaji standar, terpaksa menilang karena sekadar harus membayar biaya sekolah dan kuliah anak.
tetapi itu semua tidak akan terjadi kalau APBN bisa mencegah dengan tidak menganggarkan..
Yang paling membingungkan bagaimana ini bisa masuk ke dalam APBN??????????
hal ini bisa seharusnya dicegah oleh para pengelola APBN..
dimanakah tanggung jawab para pengelola APBN (termasuk komisi pertahanan di DPR) ?
makanya saya tulis protes ini untuk disampaikan pada menhan oleh siapa saja yang membaca..
bukan berarti saya tidak menghargai Pak Juwono yang selama ini dikenal bersih, tapi ini hanya sedikit protes saja buat bapak untuk bisa mengendalikan itu melalui lembaga bapak.
terima kasih.