Sudah sejak lama, saya baca di koran-koran, Menhan, panglima, para kepala staf, anggota DPR-RI mengeluhkan selalu rendahnya anggaran pertahanan dalam APBN, atau mengeluhkan mengenai rendahnya kualitas Alutsista yang dimiliki Indonesia. Ya, itu semua benar dan patut kita prihatinkan. kita juga boleh berbangga ketika beberapa waktu yang lalu PT. PINDAD berhasil memproduksi Panser berkualitas untuk TNI AD, juga pembelian armada Sukhoi dan beberapa Alutsista lainnya dari Rusia (tidak dari AS lagi), yang menunjukkan upaya kuat untuk mencari alternatif terbaik yang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan Alutsista. upaya ini harus didukung.
tapi sayangnya keadaan ini menjadi sangat miris sekali saat saya melintas di jalan-jalan raya di Jakarta ataupun Bandung. Di depan halaman Dephan, berderet mobil mewah Toyota Camry dan sekelasnya milik jajaran eselon I dephan, di jalanan berseliweran mobil-mobil Patwal para Jendral berupa Toyota HARRIER baru yang berharga lebih mahal dari Camry (bayangkan, hanya untuk mobil pengawal saja!). yang menjadi miris ternyata mobil itu dipakai untuk mengawal rombongan ibu-ibu Persit.
Bayangkan saja, para menteri dan level pejabat negara saja hanya menggunakan mobil Camry lama, bahkan pengawalnya pun "hanya" menggunakan Nissan Terano, itupun satu buah dibelakang mobil sang pejabat. sedangkan pejabat TNI dibawah Panglima TNI berkunjung ke Bandung dikawal dengan voojrider dan mobil Patwal mewah . hal ini juga terjadi di daerah.
belum lagi Polisi, untuk mobil patwal vip di salah satu Polda saja menggunakan Lancer Evo VIII keluaran terbaru yang harganya saja setara mobil menteri. ironis sekali..
memang harganya tidak sebanding dengan sebuah panser senilai 30 miliar rupiah, tetapi dimana letak kebutuhannya? apakah tidak cukup sebuah mobil sekelas Jip kecil standar tertentu. atau kalau hanya untuk didalam kota gunakan saja patwal motor. India saja bisa. kalau misalkan mobil itu disumbangkan oleh dealer mobil, apakah layak mobil itu dipakai mengawal berseliweran dijalanan ibukota didepan mata rakyat yang sudah kepanasan, kemacetan dan kesusahan? mana sense of crisis para pejabat Dephan dan TNI / Polri di mata anak buah/ prajurit yang sudah kepayahan makan gaji standar, terpaksa menilang karena sekadar harus membayar biaya sekolah dan kuliah anak.
tetapi itu semua tidak akan terjadi kalau APBN bisa mencegah dengan tidak menganggarkan..
Yang paling membingungkan bagaimana ini bisa masuk ke dalam APBN??????????
hal ini bisa seharusnya dicegah oleh para pengelola APBN..
dimanakah tanggung jawab para pengelola APBN (termasuk komisi pertahanan di DPR) ?
makanya saya tulis protes ini untuk disampaikan pada menhan oleh siapa saja yang membaca..
bukan berarti saya tidak menghargai Pak Juwono yang selama ini dikenal bersih, tapi ini hanya sedikit protes saja buat bapak untuk bisa mengendalikan itu melalui lembaga bapak.
terima kasih.
tapi sayangnya keadaan ini menjadi sangat miris sekali saat saya melintas di jalan-jalan raya di Jakarta ataupun Bandung. Di depan halaman Dephan, berderet mobil mewah Toyota Camry dan sekelasnya milik jajaran eselon I dephan, di jalanan berseliweran mobil-mobil Patwal para Jendral berupa Toyota HARRIER baru yang berharga lebih mahal dari Camry (bayangkan, hanya untuk mobil pengawal saja!). yang menjadi miris ternyata mobil itu dipakai untuk mengawal rombongan ibu-ibu Persit.
Bayangkan saja, para menteri dan level pejabat negara saja hanya menggunakan mobil Camry lama, bahkan pengawalnya pun "hanya" menggunakan Nissan Terano, itupun satu buah dibelakang mobil sang pejabat. sedangkan pejabat TNI dibawah Panglima TNI berkunjung ke Bandung dikawal dengan voojrider dan mobil Patwal mewah . hal ini juga terjadi di daerah.
belum lagi Polisi, untuk mobil patwal vip di salah satu Polda saja menggunakan Lancer Evo VIII keluaran terbaru yang harganya saja setara mobil menteri. ironis sekali..
memang harganya tidak sebanding dengan sebuah panser senilai 30 miliar rupiah, tetapi dimana letak kebutuhannya? apakah tidak cukup sebuah mobil sekelas Jip kecil standar tertentu. atau kalau hanya untuk didalam kota gunakan saja patwal motor. India saja bisa. kalau misalkan mobil itu disumbangkan oleh dealer mobil, apakah layak mobil itu dipakai mengawal berseliweran dijalanan ibukota didepan mata rakyat yang sudah kepanasan, kemacetan dan kesusahan? mana sense of crisis para pejabat Dephan dan TNI / Polri di mata anak buah/ prajurit yang sudah kepayahan makan gaji standar, terpaksa menilang karena sekadar harus membayar biaya sekolah dan kuliah anak.
tetapi itu semua tidak akan terjadi kalau APBN bisa mencegah dengan tidak menganggarkan..
Yang paling membingungkan bagaimana ini bisa masuk ke dalam APBN??????????
hal ini bisa seharusnya dicegah oleh para pengelola APBN..
dimanakah tanggung jawab para pengelola APBN (termasuk komisi pertahanan di DPR) ?
makanya saya tulis protes ini untuk disampaikan pada menhan oleh siapa saja yang membaca..
bukan berarti saya tidak menghargai Pak Juwono yang selama ini dikenal bersih, tapi ini hanya sedikit protes saja buat bapak untuk bisa mengendalikan itu melalui lembaga bapak.
terima kasih.
Posts
1 comment:
saya sangat setuju pmrntah seharusnya lebih memperhatikan rakyatnya..
Post a Comment